Pilkada Serentak, Potret Kedewasaan Demokrasi

Pilkada Serentak, Potret Kedewasaan Demokrasi

1023
0
BAGIKAN

Pilkada Serentak sebentar lagi bakalan jadi hajat pesta demokrasi terbesar di negeri ini. Jika berjalan sukses, lancar dan aman bisa dicatat sebagai sejarah baru sistem pemilu pimpinan daerah yang baik, bahkan menjadi model pemilu di negara lain. Sebaliknya, jika berlangsung ricuh berakibat situasi keamanan tidak kondusif, bisa menjadi malapetaka nasional. Karena implikasinya sangat luas, merusak kehidupan sosial, ekonomi dan politik bakal dimulai dari nol lagi.  Pemilukada yang akan dilangsungkan pada 9 Desember 2015 mendatang, bakal menjadi hajat besar bagi rakyat Indonesia yang akan memilih calon pemimpin daerahnya. Jadi, masih ada lima bulan lagi untuk menghadapi pesta demokrasi ini; Menurut data dari KPU, ada sebanyak 8 provinsi untuk pemilhan gubernur, 170 kabupaten dan 26 kota.

 

Sebanyak 821 pasangan calon kepala daerah terdaftar sebagai peserta Pilkada serentak 2015. Data tersebut berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga akhir juli.

pilkada2

Dikonfirmasi beberapa waktu silam, Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay menjelaskan, masih ada 12 daerah yang baru memiliki satu calon kepala daerah — tapi kini tinggal 6 daerah. Sementara, satu daerah lain belum punya kepala daerah. “Hingga saat ini, ada 821 pasangan calon kepala daerah yang pendaftarannya resmi tercatat oleh KPU. Sebanyak 13 daerah belum sesuai dengan peraturan yang ada,” ujar Hadar kepada Media, awal bulan lalu. Dari seluruh calon yang mendaftar, ada 667 pasangan yang diusung oleh Parpol atau gabungan Parpol. Sebanyak 154 pasangan lainnya mendaftarkan diri secara independen.

Jadi, secara keseluruhan tercatat 763 orang calon kepala daerah laki-laki dan 58 calon kepala daerah perempuan. Untuk wakil kepala daerah, ada 755 orang laki-laki dan 66 perempuan yang terdaftar. Sungguh tidak terbayangkan, Pilkada Serentak kali ini melibatkan rakyat secara langsung, serentak. Situasi dan skalanya hampir mirip dengan pemilu pilpres yang lalu-lalu , yang juga dilakukan secara serentak.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, dalam Acara Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan dan Pengelolaan Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2015, menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak supaya tercipta efektivitas dan efisiensi anggaran.

“Tujuan dilaksanakannya pemilukada serentak adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi. Kalau pemilihan gubernur, bupati, walikota itu dilaksanakan bersamaan, terutama bisa menghemat anggaran,” tuturnya kepada media, awal bulan lalu.

Contohnya; Poin penghematan anggaran muncul pada saat KPU membiayai honor petugas TPS. “Misal Pemilihan Gubernur Jawa Barat, berbarengan dengan 8 kabupaten/ kota, hal-hal yang bisa dihemat adalah, pembiayaan honorarium petugas, jadi petugas di TPS itu sekali kerja dia mengerjakan dua hal, proses rekapitulasi pemilihan gubernur, proses pemungutan dan penghitungan suara bupati, walikota. Honor mereka hanya satu kali saja,” lanjut Arief.

Terkait dengan tahapan pemilihan yang melampaui tahun anggaran berjalan, Arief mengingatkan pihak terkait yang hadir (Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenkeu, Bapenas, LKPP, BPKP, BPK, serta Bawaslu) untuk dapat memastikan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan oleh KPU.

pilkada3

“Perlu mendapat perhatian, mengingat jadwal tahapan pemilihan yang dilaksanakan melewati tahun anggaran berjalan, perlu dijamin kesinambungan pendanaan kegiatan pemilihan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Karena dalam undang-undang disebutkan apabila tahapan selesai tahun 2016 maka anggaran pun juga harus disiapkan di 2015 dan 2016,” pesannya.

Karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu, Komisioner KPU RI lainnya, Ida Budhiati mengingatkan bahwa pihak terkait perlu mempersiapkan anggaran kepada daerah yang belum siap. “Masih ada kurang lebih 30 daerah yg belum siap, ini perlu kita deteksi, apakah cukup dengan imbauan kepada kepala daerah melalui Menteri Dalam Negeri, atau sudah diperlukan bantuan APBN kepada daerah yang belum menyediakan anggaran. Mekanisme nya seperti apa, karena tinggal menghitung hari saja (Penyelenggaraan Pilkada 2015),” ujar Ida.

Ia tidak ingin KPU yang terkena imbas atas ketidakpastian aturan hukum dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak 2015. Beberapa Lembaga Swadaya masyarakat setuju dipilihnya model Pilkada Serentak ini. Pasalnya, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang begitu banyak di Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran daerah. Bahkan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pilkada ternyata mengurangi belanja pelayanan publik seperti urusan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, menurut Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi (Seknas Fitra) Yuna Farhan, penyelenggaraan pilkada serentak dipandang lebih tepat karena lebih hemat dan efisien.

”Biaya pilkada untuk kabupaten/ kota Rp 25 miliar, untuk pilkada provinsi Rp 100 miliar. Jadi untuk keseluruhan pilkada di Indonesia diperlukan Rp 17 triliun. Kalau dilaksanakan secara serentak diperlukan Rp 10 triliun. Lebih hemat dan hanya sekian persen dari APBN. Jadi, saya pikir pilkada bisa dibiayai oleh APBN, bukan oleh APBD,” kanjut Yuna Farhan, Minggu (2/9) di Jakarta di depan media nasional.

Studi yang dilakukan Seknas Fitra di 14 daerah menemukan, pembiayaan pilkada melalui APBD memberi peluang besar bagi pelaku di daerah untuk melakukan politik dan politisasi anggaran. Calon yang sedang memegang kekuasaan eksekutif pemerintahan daerah dapat menggunakan instrumen anggaran pilkada untuk memperkuat posisi tawar politiknya.

Terkait politisasi anggaran, saat tahap pilkada mulai berjalan, ternyata banyak daerah yang belum mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pilkada. Alasannya antara lain daerah tidak memiliki anggaran tambahan untuk membiayai pilkada. Selain itu, banyak daerah yang belum menetapkan APBD untuk tahapan pilkada.

Tidak sinkronnya tahapan pilkada dengan mekanisme penganggaran daerah berimplikasi pada lemahnya proses pengawasan pilkada. Semua ini juga terkait masih banyaknya permasalahan dengan regulasi pelaksanaan pilkada. Karena itu, Seknas Fitra merekomendasikan agar pembiayaan pilkada diambil dari APBN untuk menghindari tumpang-tindih pembiayaan.

 pilkada5

Tiga masalah

Wakil Direktur Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi Veri Junaidi menyatakan, berdasar pengalaman penyelenggaraan pilkada sejak tahun 2005, setidaknya terdapat tiga masalah pencalonan pasangan kepala daerah dalam proses penyelenggaraan pilkada.

Pertama, terjadi politik uang dalam bentuk ”ongkos perahu” yang diberikan pasangan calon kepada partai politik yang memang berhak untuk mencalonkan. Inilah politik uang pertama sekaligus kentara dalam pilkada sekalipun besarnya ”ongkos perahu” tidak sebanding dengan dukungan parpol dalam kampanye.

Kedua, terjadi ketegangan dan bahkan perpecahan internal parpol akibat ketidaksepakatan pengurus parpol dalam mengajukan pasangan calon. Akibatnya, parpol menjadi lemah sehingga mereka gagal memperjuangkan kepentingan anggota.

Ketiga, pencalonan yang hanya mempertimbangkan ”ongkos perahu” mengecewakan masyarakat karena calon yang diinginkan tidak masuk daftar calon. Di satu pihak, hal ini menyebabkan masyarakat apatis terhadap pilkada sehingga partisipasi pemilih menurun. Di lain pihak, hal itu menyebabkan masyarakat marah sehingga bisa menimbulkan konflik terbuka.

Ternyata, di luar ketiga masalah tersebut di atas yang sering dilakukan setiap kali pemilu, saat Pilkada Serentak akan dilangsungkan ada masalah baru yang tidak diantisipasi oleh KPU maupun pihak terkait lainnya, seperti Kemendagri dan Bawaslu. Yakni hanya ada satu pasang calon tunggal di beberapa daerah. “ini memang di luar perkiraan kita,” ujar Mandagri Cahyo Kumolo, kepada wartawan awal bulan lalu, ketika banak daerah yang hanya memiliki satui pasang calon tunggal. Pada awalnya, ada 11 daerah yang memiliki calon tunggal, tapi kini tinggal 6 daerah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menduga ada yang tak beres, dalam pemilihan kepala daerah, khususnya di daerah yang memiliki calon tunggal. Tujuannya adalah untuk menggagalkan calon kepala daerah yang memiliki elektabilitas tinggi.

“Soal calon tunggal pasti ada sabotase,” kata Tjahjo saat ditemui di kantor Lembaga Ketahanan Nasional, Selasa, 4 Agustus 2015. Menurut Tjahjo, dengan hanya calon tunggal, maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang seharusnya berlangsung 9 Desember 2015 bisa ditunda hingga 2017.

Dalam kasus di Kota Surabaya, Jawa Timur, menurut Tahjo, sabotase dilakukan untuk menggagalkan pasangan calon Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana. “Di Surabaya, sabotase ya untuk menggagalkan Risma,” ujarnya. Tjahjo mengatakan batalnya pencalonan pasangan pesaing Risma dan Wisnu, Dhimam Abror Djuraid dan Haries Purwoko, merupakan upaya penjegalan politik. “Masak calon wakil wali kotanya hilang,” ucapnya.

Berdasarkan data KPU pusat, masih terdapat tujuh daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Selain Kota Surabaya, ada Kabupaten Blitar dan Pacitan (Jawa Timur), Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur), dan Kota Samarinda (Kalimantan Timur).

Sesuai peraturan KPU, pilkada di tujuh daerah tersebut ditunda hingga 2017. Namun pemerintah sedang menyiapkan sejumlah opsi agar pilkada serentak pada 9 Desember tetap berlangsung meski hanya ada satu pasangan calon. Di antaranya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).

Maka tak pelak lagi, kasus satu pasang calon tunggal ini jika tidak segera diatasi bisa menimbulkan masalah pada hari H nanti. Bukan hanya antar parpol yang bisa bentrok, tapi juga bisa melibatkan rakyat secara luas, di semua daerah yang memiliki kasus calon tunggal. Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, kasus calon tunggal ini menunjukkan bahwa parpol peserta pilkada Serentak ini belum siap bertarung secara demokrasi. Kedua, ini juga menjukkan bahwa para parpol telah gagal membina dan mengkadar calon pemimpinnya.” Tukas Ray. Dia juga tak habis pikir kenapa kasus ini bisa muncul saat pemilu akan dilangsungkan. Padahal, ini kan hajatnya orang parpol untuk menunjukkan keberadaannya di tengah rakyat di saat pemilu seperti ini.

Masaalahnya tidak sekedar sampai di situ saja, rakyat yang sudah lama kadung ingin memilih calon pempimpinnya pun bisa ikutan marah, karena Pemilukada ditunda. Jika kemarahana rakyat ini tidak bisa dibendung bisa berbahaya bagi stabilitas keamanan nasional. Situasi yang tidak kondusif bisa merembah ke manamana. Semua tidak bisa membayangkan, kalau kasus yang tidak kondusif ini dampaknya bisa kemana-mana. Semua tatanan masyarakat dan lembaga negara bakal hancur karena parpol dan anggotanya tidak dewasa dan tidak punya sikap kenegarawanan.

pilkada4

Sejarah Pemilu

Pemilihan Umum Indonesia dimulai pada 1955 adalah pemilihan umum pertama Indonesia diadakan. Menurut sebagian besar pengamat politik, Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Apalagi ketika dilaksanakan Pemilu, keamanan negara masih kurang kondusif; di beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia), khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman.

Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.

Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 10 partai politik. Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Lalu, pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.

Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu Orde Baru. Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Selama periode pemiliu tersebut, selalu saja Golkar menjadi pemenangnya. Ini disebabkan intervensi pemerintah kepada Parpol kaetika itu sangat kuat. Ini yang membuat partai politik lemah, karena dikendalikan oleh kekuasaan (pemerintah Orde Baru).

Pemilu berikutnya, setelah orde Baru tumbang — sekaligus Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik. Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.

Pemilihan Umum Indonesia 2004, adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung, dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari Pemilu sebelumnya. Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden (sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui Presiden). Selain itu, pada Pemilu ini pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti Pemilu 1999) — pada pemilu ini, yang dipilih adalah pasangan calon (pasangan calon presiden dan wakil presiden), bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah.

Tahun 2009 merupakan tahun Pemilihan Umum (pemilu) untuk Indonesia. Pada tanggal 9 April, lebih dari 100 juta pemilih telah memberikan suara mereka dalam pemilihan legislatif untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada tanggal 8 Juli, masyarakat Indonesia sekali lagi akan memberikan suara mereka untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilihan langsung kedua sejak Indonesia bergerak menuju demokrasi di tahun 1998. Jika tidak ada calon yang mendapatkan lebih dari 50 persen suara, maka pemilihan babak kedua akan diadakan pada tanggal 8 September.

Hasil pemilihan anggota DPR pada tanggal 9 April tidak banyak memberikan kejutan. Mayoritas masyarakat Indonesia sekali lagi menunjukkan bahwa mereka lebih memilih partai nasional dibandingkan partai keagamaan. Tiga partai yang mendapatkan jumlah suara terbanyak bukan merupakan partai keagamaan dan mereka adalah Partai Demokrat (PD) dengan 20,8 persen perolehan suara, Golkar dengan 14,45 persen perolehan suara, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 14,03 persen perolehan suara. Empat partai Islam – Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Nasional (PKB) masing-masing hanya memperoleh 7,88 persen; 6,01 persen; 5,32 persen; dan 4,94 persen suara. Dua partai lainnya (Gerindra dan Hanura), yang juga bukan merupakan partai agama, memperoleh 4,46 persen dan 3,77 persen suara.

Pemilu tanggal 9 April juga mengurangi jumlah partai yang duduk di DPR. Hanya sembilan partai yang disebutkan di atas yang mendapatkan kursi di DPR. Sementara 29 partai lainnya gagal mencapai ketentuan minimum perolehan suara pemilu sebesar 2,5 persen dan tidak mendapatkan kursi di DPR. Hal ini diharapkan mengurangi jumlah partai politik yang akan bersaing untuk pemilu tahun 2014.

Namun dalam hal kualitas pengelolaan pemilu, pemilu 2009 disebut sebut sebagai pemilu yang terburuk selama sejarah Indonesia. Yang paling baru, adalah pemilu 2014 (Pilpres 2014). Pemilu 2014 ini di ikuti oleh 10 Partai politik nasional dan ditambah dengan 3 partai politik lokal (khusus Aceh). Ada dua pasang calon presiden yang akan dipilih pada pilpres kali ini. Pilpres ini dimenangkan oleh pasangan Jokowi-JK dengan meraih 53,15% suara, sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa, meraih 46,85% suara.

Demikian potret pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dari tahun ke tahun Pemilu seolah mendapat darah segar baru, namun ada satu hal yang tidak berubah, yakni kualitas parpol politik di Tanah Air. Mereka, pada umumnya politikus di Indonesia hanya memikirkan dirinya sendiri dan sangat pragmatis. Mereka hanya asyik memperebutkan kursi dan jabatan tanpa memikirkan nasib rakyat. Bahkan bukan menjadi rahasia umum lagi kalau sebagian besar mereka banyak terlibat cara politik uang untuk memperebutkan posisi tersebut.

pilkada6

Jadi kesimpulannya, proses demokrasi di Indonesia masih jalan di tempat, belum menunjukkan perkembangan yang positif menjadi lebih dewasa. Ada beberapa indikasi kualitas politikus di Tanah Air belum dewasa. Satu, tidak mau mengaku kekalahan. Dua, tidak bersikap sportif. Tiga, tidak mau beranjak dari politkus menjadi negarawan, barangkali hanya satu dua orang yang memiliki sikap negarawan ini. Bandingkan dengan perilaku pemimpin nnasional tempo dulu, di era 1945 hingga 1950-an. Kendati berbeda latarbelakang pendidikan, ras dan agama tapi founding father tempo dulu tetap mengedepankan bangsa dan negara ketimbang kepentingan pribadi. (wr)

BELUM ADA KOMENTAR

Berikan Komentar Anda