Tidak Berkomunikasi Dengan DPW Calon Kepala Daerah Bisa Digugat

Tidak Berkomunikasi Dengan DPW Calon Kepala Daerah Bisa Digugat

107
0
BAGIKAN

Gerak-an.com, Palangka Raya – Banyaknya bakal calon kepala daerah di kabupaten/kota yang berada di tiap daerah mewajibkan ketika hendak menjadi calon kepala daerah harus meminta restu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di salah satu partai. Namun, masih ada calon kepala daerah yang tidak melalui prosedur untuk mendapatkan restu dari DPP.

“Untuk mendapatkan perahu sebagai syarat maju Pilkada, kebanyakan para calon langsung melakukan lobi ke DPP. Ada informasi yang saya dapat bahwa bagi calon yang tidak melalui prosedur untuk mendapatkan sebuah partai sebagai perahu bersaing di Pilkada dapat digugat lawannya atau siapa saja di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjatuhkan dukungan surat dukungan atau restu dari partai,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa, HM Asera, Rabu (29/3).

Maksud tidak sesuai prosedur di jelaskan Anggota DPRD Provinsi Kalteng tersebut adalah calon yang melangkahi DPW untuk mendapatkan dukungan dari DPP untuk maju di Pilkada maka yang bersangkutan dapat digugat.

“Tata organisasinya itu minta restu ke DPW terlebih dahulu baru ke DPP. Kendati DPW tidak mengeluarkan surat syarat maju dalam Pilkada. Namun, hukumnya wajib berkoordinasi dengan DPW,” bebernya.

Hal ini juga disampaikannya kepada tiap kader PKB yang berada di Kalteng sebab hal seperti ini sangat rawan digugat terutama bagi calon yang berlaga di pesta demokrasi pada tahun 2018.

“Saya mensosialisasikan hal ini bagi kader agar bakal calon yang diusung partai PKB tidak digugat dalam penyelengaraan Pilkada Serentak 2018,” tukasnya. (Bow)

BELUM ADA KOMENTAR

Berikan Komentar Anda