Ratusan Buruh Sektor Pariwisata Tuntut Cabut PP 78 Tentang Pengupahan

Ratusan Buruh Sektor Pariwisata Tuntut Cabut PP 78 Tentang Pengupahan

154
0
BAGIKAN

Gerak-an.com, Bali – Ratusan buruh disektor pariwisata yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bali Bersatu geruduk Kantor Gubenur Bali dalam aksi May Day yang menuntut cabut PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (1/5/2017).

Aksi kali ini mereka berjalan dari Lapangan Timur Bajra Sandi menuju Kantor Gubernur Bali dengan berjalan kaki yang diiringi dengan bale ganjur. Setelah sampai di depan Kantor Gubernur Bali mereka menggelar aksi teatrikal. Dimana drama tersebut menceritakan tentang kaum buruh yang terjadi saat ini.

Rai Budi Koordinator Aksi May Day Bali Buruh Bali Bersatu menyatakan, bahwa PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan ini menyesatkan. “Mana bisa hidup di Bali dengan gaji Rp. 1,9 juta. Upah Minimum Provinsi hanya Rp. 1,8 juta apa kita bisa hidup,” katanya.

Dia menyatakan, faktanya buruh yang bekerja diperkotaan semakin tertindas dengan berbagai kebijakan pengupahan yang terus mempertahankan skema politik upah murah.

Meskipun setiap tahunnya mengalami kenaikan namun sesungguhnya nilai upah yang diterima selalu defisit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia menjelaskan, bahwa tahun 2015 kenaikan upah secara nasional masih diangka 18,6 persen turun menjadi 11,5 persen sedangkan tahun 2017 naik hanya 8.25 persen.

“Kebijakan ini pula semakin mengucilkan peran atau posisi tawar serikat buruh untuk melakukan perundingan upah karena sudah ditentukan oleh PP 78 tahun 2015,” katanya.

Imbuhnya, sistem kerja kontrak, outsourcing juga masih dipertahankan dan ini tentunya merugikan buruh. Pasalnya sistem tersebut tidak memberikan jaminanan terhadap buruh.

Dalam aksi ini mereka juga menyatakan bahwa paket kebijakan pemerintahan Jokowi-JK saat ini hanyalah untuk memberikan kemudahan bagi negeri imperialisme untuk melakukan investasi di Indonesia dan menawarkan upah buruh murah. “Semakin terang bagi kita bahwa paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK ini hanyalah berpihak pada investasi tidak berpihak pada buruh,” terangnya.

Pihaknya menegaskan bahwa hentikan segala bentuk pengekangan berserikat. Serta hentikan segala bentuk intimidasi, teror kekerasan dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat lainnya.

Organisasi yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bali Bersatu ini diantaranya ada Federasi Serikat Pekerja Mandiri, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga Advokasi Buruh, Front Mahasiswa Nasional, Aliansi Mahasiswa Papua dan Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Denpasar. (NN)

BAGIKAN

BELUM ADA KOMENTAR

Berikan Komentar Anda