Kegiatan di Larang, DPRD Majene Fasilitasi Diskusi antara HTI dan Muspida Majene

Kegiatan di Larang, DPRD Majene Fasilitasi Diskusi antara HTI dan Muspida Majene

91
0
BAGIKAN

Majene, Gerak-an.com. Semenjak diumumkannya pembubaran HTI oleh Pemerintah melalui konferensi pers  oleh Menkopolhulam Wiranto beberapa waktu lalu menimbulkan berbagai polemik di daerah termasuk di Kab. Majene. DPD II HTI Kab. Majene menyurat ke DPRD Kab. Majene agar memfasilitasi pertemuan dengan unsur Muspida Kab. Majene untuk membicarakan persoalan mengenai surat rekomendasi dari Kesbangpol Majene yang berisi pelarangan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh HTI di Kab. Majene.

Nursal SH, selaku tim penasehat hukum HTI mengungkapkan bahwa Pemkab. Majene merupakan satu-satunya Kabupaten di Indonesia yang mengeluarkan kebijakan berupa rekomendasi pelarangan segala kegiatan HTI, padahal HTI secara hukum masih sah keberadaannya sehingga kebijakan tersebut sangat disayangkan karena membatasi hak asasi HTI sebagai organisasi.

Selanjutnya dirinya mengatakan bahwa apabila yang menjadi dasar Pemkab Majene mengeluarkan rekomendasi pelarangan kegiatan HTI tersebut ialah karena HTI tidak terdaftar di Kesbangpol Majene maka hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar, karena apabila mengacu pada Undang-undang Ormas, maka organisasi yang terdaftar pada tingkat nasional tidak berkewajiban melaporkan keberadaannya di Kesbangpol, sehingga pihaknya meminta agar rekomendasi yang telah dikeluarkan tersebut dapat dicabut.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Kesbangpol Kab. Majene, Muhammad Waris mengatakan bahwa yang menjadi dasar pihaknya mengeluarkan rekomendasi tersebut bukan karena sentimen pribadi melainkan atas pertimbangan stabilitas keamanan dan saran serta masukan dari berbagai unsur intelijen di kab. Majene.

Darmansyah selaku ketua DPRD Kabupaten Majene menyimpulkan bahwa agar dilaksanakan pertemuan selanjutnya untuk menemukan jalan tengah mengenai persoalan surat rekomendasi pelarangan kegiatan HTI di Kabupaten Majene tersebut, sehingga dengan adanya diskusi lanjutan maka terjalin suatu silaturahmi yang kemudian diharapkan dapat ditemukannya solusi yang tidak saling merugikan antara pemerintah maupun pihak HTI itu 7sendiri. (Gtt)

BAGIKAN

BELUM ADA KOMENTAR

Berikan Komentar Anda