Sikap GNPF Ulama terhadap Perppu 2/2017 tentang Ormas

Sikap GNPF Ulama terhadap Perppu 2/2017 tentang Ormas

1433
0
BAGIKAN

Gerak-an.com, Jakarta — Menyikapi situasi dan kondisi setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR RI, maka Gerakan Nasional Pengawala Fatwa Ulama (GNPF Ulama) dan Ormas-Ormas Islam menyatakan sikap sebagai berikut :

Pertama : Bahwa ajaran Islam mewajibkan menentang dan mencegah setiap kezaliman maupun kemunkaran yang terjadi.

Kedua : Dari sudut aspek konstitusional, proses politik yang melahirkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut tidak dapat diterima sebagai proses politik yang dibenarkan menurut ukuran legal formal konstitusional, yaitu tidak terpenuhnya unsur syarat-syarat untuk dapat diterbitkannya sebuah Perppu. Begitu juga dalam proses politik pengesahan Perppu menjadi Undang-Undang, terkesan telah terjadi pemaksaan dari rezim yang tengah berkuasa yang akan menggunakan Perppu pembubaran Ormas tersebut sebagai senjata mengekang kebebasan dan bertentangan dengan pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

Ketiga : GNPF Ulama dan Ormas-Ormas Islam memandang bahwa substansi dari Perppu yang telah disahkan menjadi UU tersebut sangat merugikan Umat Islam karena cenderung ditujukan untuk membatasi dan mengekang dakwah Islam sekaligus ingin memadamkan cahaya Islam Allah SWT.

Oleh karenanya GNPF Ulama dan Ormas Islam menyerukan kepada seluruh Umat Islam Indonesia :

  1. Tidak menudkung dan tidak memilih partai-partai yang telah menyetujui Perppu menjadi UU baik dalam Oilkada, Pileg dan Pilpres.
  2. Agar selalu waspada terhadap kemungkinan terburuk yang diakibatkan oleh UU tersebut.
  3. Melakukan perlawanan melalui mekanisme legal konstitusional.

 

Demikian kami sampaikan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ttd

GNPF Ulama dan Pimpinan Ormas Ormas Islam

BELUM ADA KOMENTAR

Berikan Komentar Anda