Kemenaker Minta Pemda SBD Buat Perda Tentang Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Kemenaker Minta Pemda SBD Buat Perda Tentang Pengawasan Tenaga Kerja Asing

1145
0
BAGIKAN

Gerak-an.com, Sumba Barat Daya – Kementerian Ketenagakerjaan bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya menyelenggarakan sosialisasi tentang tata cara pelayanan perizinan dan penggunaan tenaga kerja asing kepada puluhan peserta yang berasal dari pelaku usaha perhotelan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan sosial (14/11/2017).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Sumba Barat Daya, Markus Dairo Talu serta dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pengendalian Tenaga Kerja Asing. Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan kepada para peserta tentang tahap –tahap dan tata cara pengajuan penggunaan tenaga kerja asing yang mengacu kepada berbagai peraturan perundang – undangan, beberapa diantaranya yaitu UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Permenaker No 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Dalam paparan juga dijelaskan bahwa penggunaan tenaga kerja asing merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan adanya globalisasi yang membuat arus pergerakan manusia antar negara menjadi semakin mudah sehingga sangat memungkinkan terjadinya penggunaan tenaga kerja antar negara. Kondisi tersebut juga didukung oleh masih banyaknya tenaga kerja di Indonesia yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan para pemberi kerja, sehingga harus mendatangkan tenaga kerja asing yang memiliki kompetensi lebih tinggi.

Namun demikian, penggunaan tenaga kerja asing juga harus tetap mengutamakan kepentingan nasional dan tenaga kerja lokal. Kepala Disnakertrans Sumba Barat Daya, Petrus L Tanggu menjelaskan bahwa penggunaan tenaga kerja asing diharapkan dapat menghasilkan alih teknologi dan alih kompetensi kepada tenaga kerja lokal.

“Kita buat regulasi bahwa setiap penggunaan tenaga kerja asing harus didampingi oleh tenaga kerja Indonesia, sehingga mereka dapat transfer teknologi dengan mengajarkan apa yang mereka kuasai kepada tenaga kerja kita,” ucap Petrus.

Petrus juga menuturkan bahwa jumlah tenaga kerja asing yang saat ini bekerja di Kabupaten Sumba Barat Daya baru sebatas 3 orang. Jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan daerah lainnya sehingga membuatnya masih mudah dalam melakukan pengawasan.

“Berdasarkan data kami per bulan Oktober 2017 hanya terdapat 3 orang tenaga kerja asing yang bekerja di sektor pendidikan pariwisata. Jumlah ini masih sangat memudahkan kami dalam melakukan pengawasan. Namun kami juga harus bersiap apabila ke depannya terjadi lonjakan tenaga kerja asing,” jelasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan, Reyna Usman mengatakan bahwa meskipun tenaga kerja asing bebas bekerja di Indonesia, namun regulasi yang mengaturnya cukup ketat agar dampak dari penggunaan tenaga kerja asing tersebut tidak merugikan masyarakat Indonesia sendiri.

Reyna mencontohkan bahwa salah satu regulasinya adalah membatasi jabatan – jabatan yang dapat diisi oleh tenaga kerja asing.

“Kita punya aturan bahwa mereka menempatkan tenaga kerja sesuai dengan jabatannya. Selama (jabatan tersebut) masih bisa diisi oleh tenaga daerah, maka tidak diperbolehkan tenaga kerja asing,” jelas Reyna.

Pengawasan terhadap tenaga kerja asing menurutnya juga harus ditingkatkan seiring dengan adanya peningkatan penggunaan tenaga kerja asing tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tenaga kerja asing ilegal. Menurut Reyna, setiap daerah sebaiknya sudah harus memiliki instrumen pengawasan dengan membentuk Satgas maupun Perda tentang Pengawasan Tenaga Kerja Asing. Namun, masih ditemukan daerah yang belum memiliki instrumen tersebut, salah satunya adalah Kabupaten Sumba Barat Daya.

“Menurut saya, melihat kemajuan daerah ini ke depannya maka sebaiknya dibuat Perda dan Satgas tersebut,” tuturnya. (RP)

BELUM ADA KOMENTAR

Berikan Komentar Anda