Kukuhkan 50 Kepsek SMA Se Sumba, Ini Pesan – Pesan Gubernur Frans

Kukuhkan 50 Kepsek SMA Se Sumba, Ini Pesan – Pesan Gubernur Frans

141
0
BAGIKAN

Gerak-an.com, Sumba Barat Daya – Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya mengukuhkan sebanyak 50 kepala sekolah SMA/SMK/SMALB yang ada di seluruh pulau Sumba.

Kegiatan pengukuhan para kepala sekolah tersebut berlangsung di Aula SMA Thomas Aquinas, Kabupaten Sumba Barat Daya (17/1/2018). Kehadiran Frans Lebu Raya didampingi oleh anggota DPRD Provinsi NTT yaitu Novianto Umbu Lembe dan Yunus Takandewa. Selain itu juga tampak hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Kornelius Kodi Mete, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT Sinun Petrus Manuk), Bupati Sumba Barat Daya Markus Dairo Talu dan beberapa pejabat terkait lainnya.

Diantara 50 kepala sekolah yang dilantik, 17 orang diantaranya merupakan kepala sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya, 9 orang dari Kabupaten Sumba Barat, 7 orang dari Kabupaten Sumba Tengah dan 17 orang dari Kabupaten Sumba Timur. Para kepala sekolah diambil sumpahnya oleh Gubernur dengan didampingi oleh rohaniawan masing – masing yang nerasal dari Islam, Protestan, Katolik dan Hindu.

Gubernur Frans menyatakan bahwa sejak adanya perubahan regulasi, maka pengaturan tenaga pendidik setingkat SLTA saat ini diatur oleh Pemerintah Provinsi, bukan lagi oleh Pemerintah Daerah. Sehingga konsekuensinya para kepala sekolah SLTA sederajat harus dilantik oleh Gubernur, bukan lagi Bupati. Dirinya mendukung adanya perubahan regulasi salah satunya melalui UU No 19 Tahun 2017 tentang Guru yang mengatur bahwa status kepala sekolah bukan lagi merupakan tugas tambahan seorang guru, melainkan saat ini kepala sekolah merupakan manajer di sekolahnya masing – masing.

Dengan statusnya sebagai manajer, maka kepala sekolah merupakan seorang pemimpin di sekolah. Frans kemudian mengajarkan prinsip- prinsip kepemimpinan kepada para sekolah. Ada 4 prinsip kepemimpinan yang ia yakini secara pribadi yaitu pemimpin harus cerdas, harus mengenal diri sendiri, mengajarkan cinta kasih dan memiliki semangat juang.

Frans juga menyoroti masalah pendidikan yang masih terjadi di NTT, salah satunya yaitu mutu pendidikan yang rendah. Mutu pendidikan biasanya diukur dari indikator presentase kelulusan. Meskipun dirinya meragukan indikator tersebut sebagai indikator utama.

“Menurut penyelenggara Ujian Akhir, Provinsi NTT berkali – kali dikategorikan sebagai daerah jujur. Maka secara implisit ada daerah lain yang tidak jujur. Jadi buat apa kelulusannya 100% tapi jika tidak jujur,” ucap Frans.

Meskipun demikian, dirinya menilai masih perlu peningkatan mutu pendidikan melalui proses belajar mengajar yang bermutu sehingga menghasilkan nilai yang juga bermutu.

“Meski demikian, kepala sekolah harus tetap meningkatkan nilai – nilai anak tetapi melalui proses belajar mengajar yang benar, bukan dengan cara mengkatrol nilai hanya demi harga diri kepala sekolah saja,” jelasnya.

Frans melanjutkan tanggung jawab sekolah selain belajar mengajar adalah menjaga keutuhan NKRI dengan cara mengajarkan Pancasila, semangat kebangsaan dan rela berkorban demi negara. Selain itu sekolah juga diminta untuk dapat mendukung program kerja gubernur maupun bupati di daerah, serta adanya pengelolaan keuangan sekolah yang transparan.

“Saya minta pengelolaan keuangan yang tranparan di sekolah. Uang bisa mempengaruhi perilaku orang dari yang awalnya berteman bisa bermusuhan. Maka saya minta pengelolaan keuangan yang transparan,” ucap Frans. (RP)

BELUM ADA KOMENTAR

Berikan Komentar Anda