Haris Azhar Ajak Masyarakat SBD Agar Lebih Memahami Hak Asasi Masing –...

Haris Azhar Ajak Masyarakat SBD Agar Lebih Memahami Hak Asasi Masing – Masing

70
0
BAGIKAN

Gerak-an.com, Sumba Barat Daya – Tokoh Aktivis Hak Asasi Manusia, Haris Azhar membawakan materi pengenalan hukum dan advokasi HAM kepada para pemuda Sumba Barat Daya di Aula Gedung Serba Guna Katedral Roh Kudus Waitabula pada Jumat Siang (27/7/2018).

Kegiatan Seminar Nasional Pendidikan Hukum dan Advokasi HAM yang bertajuk “Mengenal Identitas HAM” tersebut diselenggarakan oleh gabungan beberapa organisasi seperti WALHI, J-RUK Sumba, Sumba Hospitality, GMNI, GMKI dan Komunitas Jara Nyale Laboya – Gaura. Dalam seminar ini dihadiri oleh para siswa SMA, mahasiswa serta elemen LSM lainnya.

Haris Azhar yang saat ini menjabat sebagai Ketua Lokataru Law and Human Right (Haris Azhar) menyampaikan materi pengenalan pendidikan HAM kepada para peserta. Haris mengatakan bahwa HAM adalah hak dasar alamiah yang dimiliki setiap manusia dimana hak tersebut terkait dengan kebutuhan – kebutuhan dasar seorang manusia. Dari sejarahnya, HAM telah diperjuangkan secara terpisah – pisah oleh masing – masing tokoh pada wilayah dan masa yang berbeda – beda, namun mengandung nilai universal yang sama.

Lebih lanjut Haris mengatakan bahwa dirinya sudah pernah memperjuangkan hak orang – orang yang selama ini dianggap bersalah dan bahkan dikucilkan sekalipun.

“Saya pernah menjadi kuasa hukum pelaku teroris, pelaku LGBT, serta orang yang dituduh PKI (Partai Komunis Indonesia). Orang – orang ini tentu saja dinilai salah di mata masyarakat, namun mereka tetaplah manusia, sehingga ada hak – hak mereka yang tetap harus dipenuhi bagaimanapun keadaannya. Yang perlu diingat adalah bahwa kita harus membenci perilakunya, bukan orangnya,” ucapnya.

Pria yang merupakan mantan Koordinator KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) ini juga menyatakan bahwa negara dalam hal ini pemerintah harus memastikan hak asasi setiap warganya dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Salah satu bentuknya dengan mengakomodirnya dalam bentuk Undang – Undang. Negara tidak perlu takut terhadap penegakan HAM, justru negara harus mampu memenuhi HAM setiap warga negaranya. Jika HAM seseorang diganggu, maka negara harus mampu untuk melindungi HAM warganya. Pemerintah Indonesia sendiri telah menjamin penegakan HAM melalui UUD 1945, TAP MPR RI No XVII/1998, UU No 39 tahun 1999. Selain itu pemerintah juga telah membentuk perangkat – perangkat pengawasan seperti Komnas HAM dan Ombudsman RI.

Meskipun telah ada jaminan konstitusi dan perangkat pengawas HAM, Haris menyoroti beberapa pelanggaran HAM masih kerap terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM tersebut telah terjadi dari zaman ke zaman. Terkadang pelanggaran HAM tersebut juga muncul dari suatu kebijakan atau Undang – Undang yang diterbitkan pemerintah.

“Beberapa contoh peristiwa pelanggaran HAM seperti human trafficking, perampasan lahan dan pembunuhan. Masalah human trafficking ini juga sering terjadi di wilayah NTT dengan alasan masyarakat untuk mencari kerja,” jelasnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, salah satu Perwakilan Keluarga Korban Penembakan Peristiwa Marosi, Kabupaten Sumba Barat beberapa waktu lalu, Jonathan Agoate menyampaikan kekecewaannya terhadap peristiwa tersebut yang dianggap merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Dirinya merasa sedih melihat peristiwa yang terjadi pada 25 April 2018 yang lalu, dimana seorang warga atas nama Poro Duka harus mati tertembak karena mempertahankan tanah miliknya.

“Bagi kami orang Sumba, tanah telah kami anggap seperti seorang ibu. Kami berusaha memanfaatkan tanah yang telah diberikan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Tanah merupakan dasar peradaban kami,” tuturnya.

Jonathan mengatakan bahwa dirinya tidak tinggal diam melihat perostiwa tersebut sehingga beberapa hari setelah peristiwa di Marosi dirinya mengumpulkan berbagai relasi dan teman – teman untuk kemudian melakukan unjuk rasa memprotes tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun sayangnya, dirinya kembali kecewa karena ada beberapa oknum anggota DPRD Sumba Barat yang melarang mereka melakukan demonstrasi karena dianggap akan menghambat datangnya para investor.

Jonathan menyampaikan bahwa telah melaporkan kasus di Marosi kepada Komnas HAM dan Kompolnas. Saat ini dirinya berharap agar para pelaku dapat diberikan sanksi seadil – adilnya. (RP)

BELUM ADA KOMENTAR

Berikan Komentar Anda

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.