Realisasi Penerimaan Pajak PBB P2 di SBD Masih Rendah

Realisasi Penerimaan Pajak PBB P2 di SBD Masih Rendah

78
0
BAGIKAN

Gerak-an.com, Sumba Barat Daya – Wakil Bupati Sumba Barat Daya Ndara Tanggu Kaha mengatakan bahwa hingga bulan Agustus 2018, Realisasi penerimaan PBB P2 (Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) di Kabupaten Sumba Barat Daya tergolong masih rendah.

Penjelasan tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Pencanangan Bulan Sadar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Aula Kantor Camat Kota Tambolaka pada Senin siang (6/8/2018).

Ndara mengatakan, pada tahun 2018, target PBB P2 yang ditetapkan dengan jumlah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) sebanyak 82.014 lembar.  Dari jumlah SPPT itu, ditetapkan target dengan nilai nominal sebesar Rp 3.411.599.077. Nominal ini mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebelumnya yang hanya sebesar Rp 3.307.240.667. Namun disayangkan, dari target yang telah ditetapkan, hingga bulan Agustus 2018 baru terealisasi sebesar 17,92% saja atau dengan nominal sebesar Rp 611.264.642.

Karena masih rendahnya realisasi penerimaan pajak PBB P2, maka Pemda Sumba Barat Daya mencanangkan kegiatan Bulan Sadar Pajak di setiap kecamatan.

“Kita canangkan kegiatan Bulan Sadar Pajak mulai hari ini di setiap kecamatan, dengan harapan masyarakat akan sadar untuk mulai membayar pajak,” ucap Ndara.

Dirinya menjelaskan bahwa pajak selain sebagai suatu kewajiban warga sebenarnya di sisi lain juga merupakan hak untuk warga itu sendiri.  Karena pajak yang dibayarkan kepada pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat akan kembali manfaatnya kepada masyarakat.

“Jika saja pemahaman ini ada di setiap warga maka tidak akan ada lagi yang malas membayar pajak,” katanya.

Pajak yang dibayarkan akan menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dapat digunakan Pemda. Sumba Barat Daya sendiri, jelas Ndara, masih sangat bergantung dengan pendapatan yang berasal dari pajak, sehingga peran pajak sangat penting. PAD di Kabupaten Sumba Barat Daya juga tergolong rendah sehingga Pemda juga berniat untuk meningkatkan pendapatan pajak melalui perubahan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

“NJOP kita masih rendah, sehingga kita berniat untuk mengubahnya menjadi lebih besar. Tapi untuk mengubah ini kita juga juga harus menuntaskan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)  terlebih dahulu,”tuturnya.

Selain kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak, masih ada beberapa kendala lain yang muncul dalam pengelolaan pajak PBB P2.  Kepala Badan Pendapatan Daerah Enos Ekadede menjelaskan adanya beberapa kendala lain yaitu faktor rendahnya kualitas SDM dan kurangnya tanggung jawab aparat pemungut pajak. Selain itu juga masih ditemukan adanya penyetoran pembayaran pajak secara gelondongan kepada kepala desa dan masih adanya kepala desa yang tidak menyerahkan SPPT kepada warganya.

Enos menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mensukseskan pencapaian realisasi target penerimaan daerah yang telah ditetapkan. Dirinya mengharapkan dengan adanya kegiatan Bulan Sadar PBB P2 ini maka dapat meningkatkan kesadaran warga untuk patuh membayar pajak PBB P2. (RP)

BAGIKAN

BELUM ADA KOMENTAR

Berikan Komentar Anda

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.